Dalam Arti Luas Hukum Sipil Meliputi Hukum

dalam arti luas hukum sipil meliputi hukum 09f7f2832

Dalam Arti Luas Hukum Sipil Meliputi Hukum – Pengertian Hukum, menurut Prof.Mr. dr. L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya: Inleinding tot de studdie van het Nederlandse Recht (terjemahan Oetarid Sadino, SH dengan nama Pengantar Ilmu Hukum) bahwa penafsiran hukum sangat sulit dilakukan karena tidak mungkin dilakukan sesuai dengan kenyataan. . Demikian kerjasama dan pendapat Prof. Sudirman Kartohadiprodjo, SH. Dalam bukunya: Pengantar Tata Tertib Hukum di Indonesia, ia mengatakan: “… Jika kita bertanya apa yang disebut hukum, kita akan menemukan bahwa tidak ada konsensus tentang maknanya. Dikemukakan rumusan yang berbeda”. Berkaitan dengan banyak definisi hukum menurut para ahli hukum diantaranya Drs.E.Utrecht, SH, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, beliau mengatakan “Hukum adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang mengatur ketertiban umum dan oleh karena itu harus ditaati menjadi masyarakat”. Senada dengan itu, J.C.T Simorangkir, SH dan Woerjono Satropanoto, SH mengatakan dalam bukunya: Studi Hukum Indonesia bahwa hukum adalah peraturan yang mengikat yang menentukan tingkah laku seseorang dalam masyarakat yang dibuat oleh badan hukum, melanggar hukum itu ditegakkan. Sebuah undang-undang mengarah pada tindakan, yaitu hukuman tertentu.

3 2. Aspek Hukum Dari rumusan definisi hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum mencakup banyak hal, yaitu: (a) Aturan tentang perilaku orang-orang dalam komunikasi sosial; (b) Peraturan ditegakkan oleh badan pemerintah yang bertanggung jawab; (c) Persyaratan bersifat wajib; (d) Hukuman karena melanggar aturan ini sangat berat. 3. Ciri Hukum Hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Adanya perintah dan/atau larangan; Perintah dan/atau larangan harus dipatuhi oleh setiap orang. 4. Hakikat negara hukum adalah mengatur kehidupan masyarakat agar ditaati dan ditaati dengan sungguh-sungguh, untuk menjadi suatu negara hukum harus dilengkapi dengan sesuatu untuk ditegakkan, sehingga sifat hukum itu mengatur dan menegakkan .

Dalam Arti Luas Hukum Sipil Meliputi Hukum

5 5. Tujuan hukum Tujuan hukum adalah untuk memelihara ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum juga harus berdasarkan keadilan, yaitu asas-asas keadilan sosial. Menurut banyak ahli hukum, antara lain: Prof. Perihal, SH, bahwa hukum berfungsi untuk tujuan pemerintahan, yaitu: untuk membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya; Prof. Tn. dr. L.J. van Apeldoorn, bahwa tujuan hukum adalah mengatur penyelenggaraan kehidupan manusia secara damai. Hukum membutuhkan perdamaian. Teori moral bahwa hukum hanya membutuhkan keadilan. Hukum harus ditentukan oleh pengetahuan moral kita tentang apa yang benar dan salah. Dan lain-lain.

Alsa Indonesia Law Journal

5 ALAT HUKUM Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan hukum yang memerlukan penegakan, aturan yang jika dilanggar, termasuk hukuman tetap dan nyata. Ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum substantif dan sumber hukum formil. 1. Sumber hukum substantif dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti ekonomi, sosiologi, dll. Contoh: Para ekonom mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat akan mengarah pada munculnya hukum. Demikian juga sosiolog mengatakan bahwa peristiwa sosial adalah sumber hukum. 2. Sumber hukum formil, meliputi: a) Hukum (peraturan); b) Kebiasaan (adat); (c) Keputusan Hakim (Peradilan) d

6 (1). Undang-undang adalah peraturan negara yang mengikat secara hukum yang ditegakkan dan ditegakkan oleh otoritas negara. Menurut Buys, hukum memiliki dua pengertian, yaitu: a) Hukum dalam arti formal, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menjadi hukum karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah dan parlemen); (b) Hukum dalam arti praktis, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat secara langsung setiap warga negara. Syarat mulai berlaku dan berakhirnya undang-undang: (a) Syarat mutlak untuk diterimanya undang-undang ini adalah telah diumumkan dalam Berita Negara oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Sekneg; (b) Berakhirnya masa berlaku undang-undang: 1) masa berlaku yang ditentukan oleh undang-undang telah berakhir; 2) Kondisi atau keadaan di mana undang-undang itu dikeluarkan tidak ada lagi; Undang-undang tersebut telah secara tegas dikesampingkan oleh badan pelaksana atau badan eksekutif; Sebuah undang-undang baru telah disahkan yang bertentangan dengan undang-undang yang ada.

7 (2). Habit (Kebiasaan) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang. Praktek itu adalah hukum umum. Seorang hakim yang berurusan dengan hukum adat, menurut Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB): “Adat tidak menciptakan hukum, hanya jika hukum itu mengacu pada kebiasaan yang harus ditindaklanjuti”. Contoh: Pasal 1339 KUHP menyatakan: Kontrak mengikat tidak hanya pada apa yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian bersama, tetapi juga pada segala sesuatu menurut jenis kontrak yang disyaratkan oleh kebiasaan. (3). Putusan hakim (hukum perkara) Putusan hakim, dengan aturannya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, menjadi dasar bagi putusan hakim lain untuk mengadili perkara serupa, dan putusan hakim menjadi sumber hukum pengadilan. . Keputusan hakim seperti itu disebut hukum perkara. Jadi hukum perkara adalah putusan hakim sebelumnya yang sering diikuti dan dijadikan dasar putusan hakim selanjutnya atas masalah yang sama.

8 (4). Kontrak adalah suatu persetujuan (kesepakatan) antara dua pihak atau lebih tentang sesuatu, setelah itu mereka mengadakan suatu perjanjian. Karena perjanjian ini mereka terikat dengan perjanjian yang mereka buat, ini disebut Sunt Servanda, artinya perjanjian itu mengikat para pihak dalam perjanjian atau perjanjian apa pun harus dipatuhi dan ditaati. Agreement to Government, G to G (2 negara) Perjanjian bilateral, misalnya: Indonesia dan China mengenai kewarganegaraan ganda. Lebih dari dua negara Contoh perjanjian internasional: NATO. (5). Pendapat Ahli Hukum (Doktrin) Pendapat para ahli hukum ternama juga memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Dalam perkara hukum, seorang hakim biasanya menganut pendapat seorang atau lebih ahli hukum terkenal.

Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar

Masa sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Berdasarkan UUD 1950 dan UUD RIS 1949: (1) UUD, (2) (UU biasa) dan darurat, (3) Keputusan pemerintah pusat, (4) Ketentuan daerah pemerintah (b) Masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 harus sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, kemudian dikuatkan oleh MPR. Ketetapan No.V/MPR/1973, yang menyatakan: (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR; (2) UU dan Perpu, (4) PP, (5) Keputusan Presiden, (6) UU Lainnya. c) Masa sekarang (Masa Reformasi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu: UUD 1945; UU/PERPU; PP Perpres Perda: a) Perda Provinsi; b) Kota/kabupaten administratif setempat. c. Pemerintahan desa.

Kepatuhan terhadap Hukum menimbulkan berbagai pemikiran dan aliran atau mazhab hukum. Mazhab hukum yaitu : Mazhab hukum alam Menurut Aristoteles, hukum alam adalah hukum yang dirasakan orang sehat selaras dengan alam. Menurut Thomas van Aquino ( ) ia mengatakan: semua peristiwa di alam diatur dan dikendalikan oleh Hukum Kekal ( Lex Eterna ), yang merupakan dasar dari kekuatan semua hukum lainnya. Lex Eterna adalah kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Hukum abadi ini disebut hukum alam (Lex Naturalis), yang memuat prinsip-prinsip umum, seperti: a) Berbuat baik dan menghindari kejahatan; (b) Bertindak dengan akal sehat; Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.

11 2. Aliran Sejarah Aliran ini merupakan tindakan melawan hukum alam. Dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny ( ), ia mengatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai simbol jiwa atau semangat bangsa, selalu ada hubungan erat antara hukum dan kepribadian bangsa. Hukum tidak didirikan atau diciptakan oleh rakyat, tetapi hukum tumbuh dengan sendirinya di antara rakyat, simbol kehendak rakyat, yang suatu saat akan mati jika bangsa kehilangan individualitasnya. Menurut definisi tersebut, jelaslah bahwa hukum merupakan rangkaian lembaga dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa, sehingga hukum senantiasa berubah menurut tempat dan waktu. Hal ini bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa hukum alam adalah abadi di mana-mana bagi semua orang. Saluran yang menghubungkan hukum dan sejarah nasional disebut School of History, yang menghasilkan ilmu hukum yang baik atau Ius Costitutum, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) tertentu pada waktu tertentu.

12 3. Teokrasi Konsep teokrasi adalah konsep yang mendasarkan hukum pada kehendak Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk pada Hukum Taurat. Hukum-hukum yang berasal dari Allah tertulis di dalam Kitab Suci, kemudian tatanan hukum itu dikaitkan dengan iman dan ibadah. Selain itu, legitimasi kekuasaan pemerintah didasarkan pada keyakinan dan agama. Karena aturan-aturan ini ditetapkan oleh penguasa negara, maka oleh para penganut teokrasi, penguasa negara menerima kekuasaan dari Tuhan, seolah-olah raja dan penguasa lainnya adalah wakil Tuhan. Ide ini diterima secara luas di Eropa Barat hingga Renaissance. 4. Teori kedaulatan rakyat Pada zaman Renaisans, teori kerakyatan kedaulatan atau teori kontrak sosial diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau pada abad ke-18, ia mengatakan dalam bukunya: Le contrat social (1762) bahwa pemerintah bergantung pada akan. dari rakyat, dan semua peraturan perundang-undangan. Undangan adalah ekspresi dari kehendak semua orang. Menurut undang-undang saat ini, hukum itu adalah kehendak semua orang yang menempatkannya dalam organisasi (pemerintah) yang pertama kali mereka dirikan dan memberinya tugas untuk menciptakan undang-undang yang berfungsi untuk masyarakat.

Pdf) Buku Ajar Hukum Perdata Internasional

13 5. Teori kedaulatan negara Pada abad ke-19, teori Kontrak Manusia ditentang oleh definisi kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa aturan hukum tidak dapat didasarkan pada kehendak kolektif semua anggota masyarakat. Hukum ditaati oleh pemerintah

Pemerintah dalam arti sempit dan luas, konstitusi dalam arti luas, pendidikan dalam arti luas, pemerintahan dalam arti luas, pengertian pertanian dalam arti luas, politik dalam arti luas, pendidikan dalam arti luas dan sempit, pengertian pemerintah dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, administrasi dalam arti luas, hukum perdata dalam arti luas, politik dalam arti luas adalah

Dalam Arti Luas Hukum Sipil Meliputi Hukum | Albert | 4.5